BANJARNEGARA – Pengendalian mutu alat dan obat kontrasepsi (alokon) menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam kegiatan Penggerakan Tata Kelola Alokon di Kabupaten Banjarnegara, Rabu (9/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung PLUT Lantai II tersebut dihadiri oleh Balai POM di Banyumas bersama Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara dan lintas sektor terkait. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian/Lembaga Tahun 2025 demi menjamin keamanan pelayanan kontrasepsi di daerah.
Pertemuan tersebut membahas rencana pembentukan Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga mutu dan keamanan alokon serta mendukung keberhasilan pelaksanaan program KB di daerah.
Dalam pembahasan draf Surat Keputusan (SK) pembentukan forum, Balai POM di Banyumas turut memberikan masukan terkait penyesuaian substansi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwakilan Balai POM di Banyumas, Miyanto, S.Farm., Apt., menyampaikan pentingnya pengawasan ketat terhadap sarana penyimpanan dan distribusi alokon agar sesuai dengan ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
Miyanto juga mengusulkan pelaksanaan sampling dan pengujian berkala untuk memantau mutu obat kontrasepsi di lapangan. Selain itu, ia menekankan perlunya penguatan pelaporan efek samping obat kontrasepsi melalui sistem e-MESO Badan POM. Hal ini penting agar setiap informasi terkait keamanan obat dapat terdokumentasi dengan baik dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Usulan tersebut mendapat respons positif dari perwakilan BKKBN dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Forum koordinasi ini nantinya akan dilaksanakan secara berkala, minimal empat kali dalam setahun. Pertemuan rutin ini akan menjadi sarana evaluasi untuk memantau perkembangan kegiatan, membahas kendala yang ditemukan di lapangan, serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan.
Untuk mendukung program ini, Balai POM di Banyumas telah menyiapkan beberapa rencana aksi untuk tahun 2027, antara lain pengawasan sarana penyimpanan alokon, sampling dan pengujian mutu obat kontrasepsi, serta bimbingan teknis farmakovigilans bagi tenaga kesehatan terkait tata cara pelaporan efek samping obat.
Melalui sinergi lintas sektor ini pengendalian mutu alokon di Kabupaten Banjarnegara diharapkan semakin kuat sehingga pelayanan KB yang aman, bermutu, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (BMS-MY)
